"IT KPU"

IT KPU
LATAR BELAKANG
Pemilu 2009 tidak boleh digunakan sebagai lahan uji coba suatu produk atau dalam hal ini teknologi yang akan digunakan. Pilihan teknologi harus process driven, yakni berorientasi kepada perbaikan. Pengalaman pahit terhadap kinerja teknologi informasi Pemilu 2004 yang banyak mendapat kritikan pedas setidaknya jangan sampai terulang lagi.
Banyak pihak yang menyatakan bahwa IT KPU sekarang ini lamban. Bahkan, dalam perhitungan suara pilpres putaran awal, pertanyaan serupa muncul kembali. Berulangnya pertanyaan serupa memperlihatkan bahwa sebagian orang kurang memahami tujuan dari penggelarannya dalam proses perhitungan suara.
TI KPU digelar untuk menciptakan transparansi informasi sekaligus juga memberikan alat kontrol pada publik tentang hasil pemilu. TI tidak digelar untuk kecepatan, apalagi untuk menandingi perhitungan suara manual. Karena bagaimana pun perhitungan suara TI hanya memiliki target tertinggi 90%. Ini karena sifatnya yang resmi, tapi tidak final. Resmi karena bisa dipertanggung jawabkan. Tidak final karena perundangan-undangan meletakannya pada perhitungan manual.
Sebagai alat kontrol, TI KPU didesain untuk memperkecil kemungkinan manipulasi terhadap hasil perhitungan suara. ini dimulai dari sejak entri dilakukan hingga penyajiannya di ruang publik. ia harus steril benar dari persoalan manipulasi dan rekayasa,dan dimungkinkan dengan besarnya peluang untuk men- drilldown hingga ke TPS sebagai unit terkecil. Selain itu, terdapat mekanisme koreksi yang dilengkapi prosedur administasi yang cukup ketat. Semuanya harus terdokumentasi dan disimpan oleh Help Desk TI KPU.
Ini yang membedakan dengan perhitungan manual. Di perhitungan manual, proses yang terjadi adalah rekapitulasi untuk tingkat yang langsung berada di bawahnya. Misalnya, hasil perhitungan suara di tingkat kabupaten/kota hanya mengindikasikan rekap secara menyeluruh dari masing-masing kecamatan yang berada di bawahnya. Celakanya, tidak ada mekanisme koreksi dan cara untuk drill down hasil di tingkat di bawahnya karena yang ditampilkannya berupa hasil rekap.


TUJUAN
1. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul penyebab digunakannya IT dalam KPU
2. Untuk mecari rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan penggunaan IT KPU

PEMBAHASAN
kinerja KPU dalam pemilu sekarang ini memang idak bisa dilepaskan dari sebuah IT yang berupa jaringan dan sistem informasi yang sangat kompleks karena data yang dikumpulkan berasal dari seluruh kota di indonesia.
Pemanfaatan sistem TIK pada tahun 2009 merupakan salah satu bagian dari visi dan misi KPU untuk memaksimalkan fungsi dan tugasnya sebagai intitusi penyelenggara pemilu.
Pemilu saat ini yang menggunakan sistem intelligent Character Recognition (ICR) pada tahapan entry data perolehan suara di kota untuk menghasilkan gambar hasil perhitungan suara yang mendekati realitas di TPS (tempat pemungutan suara) sekaligus tabulasinya.
PERMASALAHAN
Permasalahan yang muncul adalah keterlambatan data yang masuk kedalam Tabulasi Nasional Pemilu, masalah ini sebetulnya sudah diduga sejak lama sebelum pemilu. Titik kritis adalah lokasi untuk melakukan data entry yang di putuskan dalam satu kabupaten atau kota.
Faktor lainnya adalah formulir sebanyak 8 lembar per TPS membuat lama proses pemindaian .juga sarana dan prasarana pendukung yang disediakan tidak mencukupi karena jumlah TPS yang bisa mencapai ribuan dalam wilayah KPU daerah.
Ketidak jelasan prosedur standar operasi (SOP) untuk melakuka n proses digitalisasi formulir data C1-IT dan teknologi ICR sendiri yang tingkat ketelitiannya masih belum mencapai 99%
Permasalahan lainnya juga pada hasil survey yang menunjukan bahwa banyaknya ksus korupsi di Indonesia yang dikaitkan dengan pengadaan IT. Beberapa kasusnya yang sebenarnya bukan kasus korupsi melainkan karen sifat IT yang cepat berubah danmenjadi ebih murah maka dalam pengadaannya dianggap korupsi.

REKOMENDASI
dilihat dari masalah yang dialami KPU saat ini seperti hal keterlambatan proses penghitungan suara,pemindaian data,dll. Sebaiknya dilakuka dengan menambahkan jumlah pemindai,komputer, dan operator untuk data entry.
SOLUSI
• Jumlah opertaor harus memadai,setidaknya harus melebihi jumlah TPS yang perlu di entry
• Melakukan review,membuat prosedur opersaional,melakukan supervise
• Mengadakan pelatihan operator,sehingga mempercepat data masuk ke tabulasi nasional
• Membantu pagelaran VPN
KESIMPULAN
Penggunaan informasi teknologi dalam KPU dapat memberikan kemudahan dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan hasil pemungutan suara yang telah dijalankan. jika pada suatu saat terjadi sengketa hasil penghitungan suara, file arsip tersebut dapat dimunculkan dan dijadikan salah satu alat bukti yang valid. Dengan demikian, hasil penghitungan suara pemilu tersebut, menjadi lebih akuntabel dan auditabel. Solusi teknologi itu sangat membantu mewujudkan tabulasi hasil pemilu secara akurat, cepat dan menarik. Namun kenyataannya pada saat ini, penggunaan informasi teknologi dalam KPU masih kurang membantu dalam Quick Count atau perhitungan cepat suara. Di mana tabulasi data yang disajikan, ternyata kecepatan, kelengkapan dan akurasinya kurang memenuhi tuntutan atau aspirasi rakyat, sehingga banyak pihak-pihak yang dirugikan akibat kurang baiknya kinerja KPU tahun ini.




















DAFTAR PUSTAKA

www.crayonpedia.org
www.zamrudtechnology.com
http://tipemilu2009.wordpress.com/ 1
http://rahard.wordpress.com/2007/04/03/permasalahan-pengadaan-teknologi-informasi-di-indonesia/